Tulisan ini terinspirasi setelah berjumpa dengan seorang pria paruh baya, namanya Kilip. Kilip seorang petani. Suatu pagi ia sedang mengerjakan kebun karetnya. Kebunnya tidak terlalu luas, sedangkan disekitar kebunnya, ada perkebunan raksasa seluas mata memandang membentang, di pinggir-pinggir kebun raksasa itu, terlihat bukit-bukit yang sudah gundul dan hancur.

Perbincangan dengan kilip mengantar saya untuk menulis. Saya menyodorkan tokoh Van Volenhoven, bersama kopi dan seduhan rokok Cigarskruie (CK) kesukaan Kilip.

Buku “Orang Indonesia dan Tanahnya” karya C.V. Vollenhoven mengantar kita memahami latar belakang persoalan Kilip dan persoalan akut agraria di negeri ini, sekaligus memberi inspirasi  metodologis mengkaji dan memperjuangkan masalah sengketa tanah di negeri kita.

Dua orang anak memandang Perswahan “jaring laba-laba di Kabupaten Manggarai.

Elegi Negeri Agraris

Ketika impor beras terjadi dan harga sembago naik, kita selalu berunjuk rasa. Kenapa bangsa agraris justru kebutuhan pangannya diimpor?

Apa yang kita alami barangkali tepat seperti yang dikatakan oleh Horkheimer bahwa penindasan atas alam justru sebaliknya penindasan manusia oleh alam itu sendiri. Sebab eksistensi manusia ditentukan oleh alam. Jika ekosistem alamnya kacau maka hidup manusia pun ikut kacau.

Mengantipasi kekacauan ini, masyarakat kita dahulu menciptakan tata hidup yang arif dengan lingkungan. Namun tata hidup yang arif dan selaras dengan lingkungan ini diberenggus dengan sewenang-wenang oleh hukum asing yang berujung pada kekacauan agraria berabad-abad lamanya. Parahnya lagi, gen kekacauan ini terlestari sampai sekarang.

Pada masa Orde Baru, atas dalih Hak Menguasai Negara (HMN) dan pembangunan, negara berhak penuh menguasai dan mengendalikan tanah di negeri ini. Namun watak oligarkis Orde Baru dengan memberikan ijin eksplotasi kepada investor sungguh merunyamkan ketidakadilan pada bidang agraria. Perusahan-perusahan merusak alam dan memberengus tanah adat masyarakat secara tidak adil (Bachriadi & Wiradi, 2011, 4).

Seperti kata Harding (1981) kemerdekaan bagi bangsa agraris pada dasarnya adalah kemerdekaan atas tanah yang memberi mereka makan. Namun apa yang dikatakannya belum sepenuhnya terjadi di negeri kita sampai saat ini. Kemerdekaan secara politis sudah berlangsung lama, namun kemerdekaan dan keadilan agraria masih jauh dari yang diharapkan. Konflik  tanah terus terjadi di negeri ini.

Laporan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) 2016 misalnya tercatat sedikitnya telah terjadi 450 konflik agraria, melibatkan 86.745 KK yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, jumlahnya makin genit dari pemerintahan SBY. Konflik antara perusahan dan masyarakat, negara dan masyarakat dan antara sesama masyarakat sendiri, frekuensinya makin tinggi.

Naifnya lagi seperti Achmad Sodiki dalam buku barunya Politik Hukum Agraria (2013, 32) berkata “berbagai peraturan agraria akhirnya menjadi alat menghalalkan ‘pencurian’ harta milik rakyat (2013:32). Misalnya pemberian ganti rugi pembebasan tanah yang tidak manusiawi, pengambilan tanah ulayat, dan sebagainya.

Reformasi agraria penting sekali untuk negara kita karena masyarakatnya masih agraris. Tanpa reformasi, sengketa tanah akan terus terjadi di seluruh Indonesia, program ketahanan pangan juga pun akan sulit terwujud. Betul yang dikatakan oleh Piere Spitz bahwa bencana kurang pangan, apapun sebabnya, mencerminkan bekerjanya sistem sosial ekonomi yang kurang menguntungkan bagi anggota termiskin masyarakat (Spitz, 1979). Salah satu sistem ekonomi yang tidak menguntungkan itu ialah ketidakmerdekaan rakyat atas tanahnya sendiri. Kenyataan inilah seperti nyanyian pilu (elegi) di negeri agraris ini.

 Van Volenhoven

Orang yang memberikan kita peta persoalan agraria di negeri ini ialah Volenhoven (Cornelis Van Volenhoven). Untuk memahami persoalan agraria di negeri ini kita tinggal menelusurinya dalam buku “De Indonesier en Zijn Ground” (1923). Seperti pengakuan Franz dan Keebet von Benda-Beckman (Pasangan ahli antropologi hukum dengan sejarah penelitan yang panjang di Sumatra Barat dan Ambon), sumbangan penting dari van Vollenhoven adalah usahanya membangun klasifikasi yang sistematis dari data-data tentang adat.

Klasifikasi itu memungkinkan konsep-konsep seperti inlandsch bezitsrecht dan beschikkingsrecht muncul secara lebih substantif karena dikaitkan dengan “keberadaan struktur politik, klaim terhadap properti komunal, dan tanggung jawab pada orang luar atas kerusakan-kerusakan” (Benda-Beckmann 2008:9).

Untunglah dengan kepiawaian Soewargono menerjemahkan buku ini ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul “Orang Indonesia dan Tanahnya”, sehingga kita akan banyak belajar dari perjuangan dan kejujuran intelektual Vollenhoven yang berani menggugat hukum agraria yang diskriminatif dari negerinya atas rakyat Indonesia.

Perjuangan kebenaran Vollenhoven ini bermula dari suatu pamflet akademik untuk menjegal usulan amandemen pasal 62 Regeringsreglement 1854 (Konstitusi Hindia Belanda 1854). Jika dibiarkan, pasal ini berakibat pada  terhapuskannya perlindungan hak-hak atas tanah masyarakat pribumi, khususnya di luar Jawa dan Madura. Namun Pamflet Vollenhoven berhasil menjegal usaha sekelompok elite pembentuk kebijakan agraria kolonial Belanda yang berusaha menghilangkan klausula-klausula perlindungan masyarakat hukum adat.

Dari Vollenhoven, terungkaplah penerapan hukum agraria VOC dan Hindia Belanda jaman dahulu yang tidak mengindahkan hukum adat pribumi. Padahal struktur sosial dan lingkungan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan pada masyarakat kita.

Bentuk hukum diskriminatif yang terungkap dalam buku ini misalnya ialah penerapan hukum berstandar ganda oleh elit kolonial Belanda. Standar ganda ini melatarbelakangi pemberengusan hak-hak atas tanah dari masyarakat pribumi. Apa yang statusnya hak milik (eigendom) di Belanda ternyata tidak diberlakukan di Indonesia. Di Indonesia Belanda menggantikan status eigendom ini  menjadi hak mengambil manfaat atas tanah (genotrecht) saja; hak yang pada umumnya dapat diperoleh jika sifat pembukaan tanah tersebut hanya untuk sementara saja. Ini kan sudah melanggar tata hukum adat masyarakat.

Lebih lanjut, pemberengusan hak tanah adat ini semakin kuat ketika Van den Bosch menerapkan aturan tanam paksa. Terutama hal ini terjadi pada penanaman nila secara paksa, juga penanaman tebu secara paksa, terjadi di seluruh Jawa, dari barat sampai timur untuk kepentingan Belanda. Nah untuk mendapatkan tanah secara cuma-cuma bagi penanaman paksa ini, maka seluruh sawah-milik dipecah-pecah semaunya, pematang-pematang yang juga merupakan penunjuk-penunjuk batas dari sawah-sawah harus dikorbankan guna pengusahaan ladang-ladang nila dan lain sebagainya.

Hak-hak penduduk atas tanahnya masing-masing dengan demikian tidak diakui, terkadang hak waris atas sawah-sawah dengan mudah saja dihapuskan dan kemungkinan besar dengan cara yang sangat sewenang-wenang; tanah-milik antara desa yang satu dengan desa yang lain dicampur adukkan begitu saja.

Begitulah beberapa bentuk akar persoalan agraria yang diwariskan oleh penjajah. Namun seperti pada komentar Upik Djalins dan Noer Fauzi Rachma (Peneliti) pada pengantar buku ini, gen diskriminasi ini terus menerus dianut, dipelihara, dan menjadi kebiasaan praktek kelembagaan pemerintah pasca kolonial. Misalnya prinsip hak menguasai negara pada Orde Baru mirip dengan prinsip domein verklaring dalam Undang-undang Agraria Kolonial tahun 1870 yang bunyinya kira-kira demikian: “Semua tanah yang orang lain tidak dapat membuktikan, bahwa itu eigendom-nya adalah tanah domein atau milik Negara. Akibatnya negara dengan kekuasaan yang tak terkontrol memberikan akses yang masif terjadinya eksploitasi tanah adat masyarakat yang tak bersertifikat.

Meskipun pembahasannya kental bernuansa akademis, usahanya untuk menyodorkan berbagai bukti-bukti pelanggaran hak atas tanah adat tersebut yang berakibat pada struktur monopoli kepemilikan tanah yang tidak adil hingga kini, patut dihargai setinggi-tingginya. Lewat karya Vollenhoven ini kita diajak untuk merunut kembali sejarah ketidakadilan agraria di negara kita.

Siapapun yang berminat memperjuangkan dan membela hak-hak tanah adat demi tercapainya keadilan dan juga mereka yang peduli pada persoalan agraria, buku ini sangat layak dibaca sampai tuntas. Buku ini walaupun sudah lama ditulis oleh pengarangnya, namun oleh penerjemahnya kita dipandu sehingga kita akan mendapatkan banyak informasi yang berguna. Selain itu buku ini merupakan refrensi yang terpercaya untuk memahami sejarah politik agraria kolonial yang berkelindan pada permasalahan hak atas tanah ulayat di negeri ini.

Dari Sudut Penderita

Kajian yang fenomenal dan barangkali kontroversial pada masanya di negerinya sendiri karena tanpa kompromi Vollenhoven mengkritik elit-elit negerinya sendiri, memberikan sumbanggan berharga untuk metodologi studi persoalan agraria di negeri ini. Kajian yang bertitik tolak dari perspektif dan hukum adat pribumi ini merupakan salah satu bentuk kajian fenomenologi.

Fenomenologi dimengerti sebagai usaha memahami sesuatu sebagaimana sesuatu itu mengungkapkan dirinya. Pada dekade yang lalu, antropolog Amerika Clifford Geertz juga menerapkan pendekatan fenomenologi ini untuk mempelajari stratifikasi sosial, relasi politik dan agama serta kebudayaan Indonesia. Namun jauh sebelum dia, apa yang dilakukan oleh Vollenhoven tidak lain seperti yang dilakukan oleh Edwar Said mereposisi Asia sebagai Subjek dalam tataran paradigmatik berdasarkan pada kebudayaan orientalis sendiri.

Gagasan dan perjuangan intelektual Vollenhoven ini termasuk yang paling berani karena pasti melawan kelompok sarjana lain dari negerinya yang justru merasionalisasikan ketidakadilan yang telah bangsa mereka perbuat kepada masyarakat kita. Mengangkat persoalan agraria dari sudut adat dan kebiasaan pribumi memang menantang namun terbukti bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

Disisi lain kajian seperti ini mengkritik bentuk superioritas dan kesewenangan hukum positif baik pada masa kolonial maupun pasca kolonial yang menghapus hak atas tanah adat rakyat Indonesia yang telah mengakar turun temurun. Superioritas merupakan bentuk kebodohan yang kerap kali terjadi bahkan diranah akademis.

Oleh karena itu,  Vollenhoven menginspirasi kita untuk memahami konflik agraria ini dari pendekatan sudut penderita. Ia melihat perspektif lokal yaitu pada hukum adat atau kearifan lokal pribumi dan mengangkatnya ke tempat yang lebih tinggi dan sederajat dengan hukum agraria Barat. Selain itu, ia juga mempromosikan dan mendorong pengakuan akan eksistensi masyarakat hukum adat dan hak-hak penguasaan atas wilayah adat di Indonesia.

Ketulusan dari perjuangan intelektualnya untuk negeri kita ini nampak dari pengkaderan intelektual pribumi seperti Soepomo, muridnya, untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat atas tanah dari kolonial. Namun sayangnya, apa yang dikerjakan oleh Vollenhoven ini justru tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia sendiri.

Pendekatan sepihak dari penguasa dan berpatok pada hukum positif yang juga berakar pada hukum kolonial telah melestarikan ketidakadilan pada bidang agraria hingga kini. Tidak heran juga sengketa tanah di negeri ini tidak akan terselesaikan jika pendekatan hukumnya masih bertumpu pada hukum agraria warisan kolonial.

Seharusnya dalam menciptakan keadilan agraria, kita berani mengakomodir kearifan lokal. Salah satunya ialah pengakuan atas hak tanah adat harus segera dilakukan untuk melindungi eksploitasi secara tidak bertanggungjawab serta untuk memperkuat pembangunan desa demi terciptanya ketahanan pangan.

Akhirnya pemikiran C.V Vollenhoven selalu menjadi inspirasi bagi pembacanya baik kelompok intelektual, pengambil dan penentu kebijakan-kebijakan publik maupun siapa saja yang berkemaun keras untuk memperjuangkan keadilan bagi masyarakat kecil. Dengan memahami jejak-jejak sejarah ketidakadilan hak atas tanah dalam buku ini, bersamaan itu pula cakrawala pengetahuan kita terbuka terhadap silang sengkurat persoalan dan ketidakadilan agraria.

Minimnya informasi dan pengetahuan masyarakat akan sejarah masa lalu terkait persoalan agraria di bangsa kita menyebabkan sikap yang ironis di kalangan masyarakat yang menerima dan membiarkan begitu saja segala bentuk ketidakadilan sistem agraria di negeri ini. Nah, karya C.V Vollenhoven ini layaknya teleskop yang membantu pikiran kita terbuka memahami geneologi ketidakadilan sistem agraria yang kronis di negeri ini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here